MUH. HASYIM HANIS, SE, S.Pd, C.L.E
MAKASSAR - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan yang berdiri pada tahun 2022 membuka jaringan di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memudahkan layanan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat utamanya masyarakat kurang mampu dan jauh dari akses pemberi bantuan hukum.
Djaya Jumain, Ketua Umum , LBH Suara Panrita Keadilan , mengatakan untuk memudahkan layanan bantuan hukum, DPP LBH Suara Panrita Keadilan memprogramkan terbentuknya Klinik Hukum di seluruh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia untuk membantu akses mudah dan cepat mendapatkan layanan bantuan hukum.
Selain pembentukan Klinik Hukum beberapa program juga nantinya rutin dilaksanakan yakni Pendidikan dan Pelatihan Paralegal yang dimana pelaksananya dipercayakan pengurus DPD di tingkat Provinsi dan DPC di tingkat Kabupaten Kota dan beberapa program lainnya yang sifatnya akan bekerjasama dengan pihak terkait termasuk kampus dan pemerintahan serta melakukan kontrol dan mengawal pengunaan anggaran negara agar anggaran tersebut sesuai peruntukannya.
LBH Suara Panrita Keadilan diawal Januari 2025 ini mendapat respon yang cukup tinggi dengan terbentuk di beberapa provinsi dan Kabupaten Kota diantaranya, DPD Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, DPC Kota Makassar, Barru, Gowa dan Kabupaten Takalar serta Kabupaten Wajo.
Djaya Jumain berharap dengan kehadiran LBH Suara Panrita Keadilan dapat bermanfaat untuk mendapatkan hak hak masyarakat yang selama ini terabaikan , tutup Djaya Jumain.
(DJ/mhh)
F. Firsta 
